Tunggu Apa Lagi Bangkep Perlu Sumber Energi Listrik Alternatif

Ditengah kisruh tentang pemadaman listrik di Ibukota Salakan hingga ke seluruh pelosok Banggai kepulauan yang telah melebar dan berpotensi gesekan sosial Vertikal antar kelompok kepentingan oleh sebab itu maka Banggai Kepulauan Segera harus berpikir solusi energi Listrik Jangka Panjangnya

IRWANTO DIASA Salah satu tokoh masyarakat Peling Barat yang juga Sebagai Jubir DPD Partai Solidaritas Indonesia Banggai Kepulauan mengatakan bahwa apa yang di rasakan Masyarakat Ibukota dan Sekitarnya belum seberapa dibandingkan dengan Pemadaman yang sudah berbulan-bulan di wilayah Layanan PLN ULP BULAGI BERSAUDARA ditambah lagi dengan belum 24 Jamnya Listrik di Wilayah BULAGI-BUKO.

Selain itu Beliau yang Akrab disapa Bung Darah Juang berpendapat bahwa kita Banggai Kepulauan memiliki potensi Pembangkit Listrik Energi Baru, Terbarukan yang terletak di Dusun Alani Kec. Buko Selatan yang kabarnya Potensinya bisa mencapai 10 MW mengapa pemerintah daerah seperti Alergi melirik potensi demikian padahal jelas -jelas Bukan Hanya Energi Listrik yang bisa didapatkan disana Tetapi PAD juga bisa di dulang dari sana. Saya sudah mengkroscek bahwa potensi PLTMH sudah di kuasai izin kelolanya oleh salah satu PT dan Lahannya telah di bebaskan dari masyarakat, sayangnya ditelantarkan sudah belasan tahun, ini harus disikapi serius oleh pemerintah dalam bentuk somasi atau Menganulir izin kelola perusahaan tersebut jika tidak segera Runing, kalu perusahaan tersebut tidak memiliki kemampuan maka sebaiknya di take over Masi banyak ko Investor yang ngantri jangan di gantung begitu dong.

Dengan Konsep PLTD Negara membeli KWH Listrik dengan satuan yang sangat mahal dan maintenance yang rumit juga mahal Sementara Kalau dengan Mengelola potensi PLTMH kita malahan KWH kita yang dibeli sekalipun melalui Investor kan ada Dana Bagi Hasil (DBH) yang bisa jadi PAD kita disana daerah kita kan pernah bela-belain bangun Mes Pemda 11 Miliar atasnama PAD ini yang jelas-jelas PAD besar tanpa investasi daerah kenapa tidak di kelola. (SM)